Mewujudkan Kedaulatan Fiskal dan Moneter Indonesia Melalui Sistem Pajak Universal dalam Kerangka Skenario Peradaban Universal

Indonesia di Persimpangan Sejarah Ekonomi Global

Indonesia saat ini berada di persimpangan penting dalam sejarah ekonomi global. Di tengah ketidakpastian ekonomi dunia, ketergantungan pada sistem moneter berbasis dolar AS, dan tekanan dari sistem kapitalisme global yang eksploitatif, Indonesia memiliki peluang besar untuk membebaskan diri dari belenggu ketergantungan ekonomi dan membangun kedaulatan fiskal dan moneter yang sesungguhnya.

Kunci utama untuk mencapai hal ini terletak pada desain ulang total sistem perpajakan dan kebijakan moneter Indonesia. Sistem perpajakan yang saat ini berlaku di Indonesia masih membebani rakyat, menekan daya beli, menghambat investasi, dan tidak menciptakan daya saing dalam konteks ekonomi global. Di sisi lain, kebijakan moneter yang bergantung pada nilai tukar dolar AS dan pinjaman luar negeri telah membuat Indonesia terjebak dalam siklus utang dan defisit fiskal yang terus berulang.

Untuk melepaskan diri dari kondisi ini, Indonesia harus membangun sistem perpajakan dan moneter yang: 

• Berbasis kegiatan produktif 

• Meningkatkan daya saing global 

• Mendorong investasi dan inovasi 

• Menciptakan stabilitas ekonomi 

• Bebas dari pengaruh dan tekanan sistem keuangan global

Konsep ini dapat diwujudkan melalui Sistem Pajak Universal yang terintegrasi dengan Universal Monetary Theory (UMT) dan Bank Emas Universal sebagai dasar pengelolaan ekonomi nasional.

Masalah Utama dalam Sistem Fiskal dan Moneter Indonesia Saat Ini

1. Ketergantungan pada Sistem Moneter Global Berbasis Dolar AS

Sebagian besar perdagangan internasional dan cadangan devisa Indonesia masih menggunakan dolar AS sebagai acuan utama. Ketika nilai tukar dolar AS berfluktuasi akibat kebijakan moneter AS, ekonomi Indonesia ikut terpengaruh. Hal ini menyebabkan:

• Kenaikan harga barang impor

• Ketidakpastian nilai tukar

• Defisit neraca perdagangan

Selain itu, ketergantungan pada utang luar negeri dalam denominasi dolar AS membuat Indonesia rentan terhadap perubahan suku bunga global dan kebijakan ekonomi Amerika Serikat.

2. Sistem Pajak yang Membebani Rakyat dan Menghambat Investasi

Sistem perpajakan Indonesia saat ini masih:

• Berbasis pada konsumsi → Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tinggi menyebabkan inflasi

• Membebani masyarakat kecil dan menengah → Pajak penghasilan yang tinggi menekan daya beli

• Tidak efisien → Banyak kebocoran dan penghindaran pajak karena sistem administrasi yang rumit

Tarif pajak korporasi yang tinggi (22%) juga menyebabkan rendahnya daya saing Indonesia di pasar investasi global. Investor lebih memilih negara dengan pajak korporasi yang rendah seperti Singapura (17%) atau Vietnam (20%).

3. Ketidakadilan Fiskal

Sistem perpajakan saat ini menciptakan ketidakadilan karena:

• Pajak penghasilan pribadi cenderung tinggi

• Pajak konsumsi (PPN) berlaku untuk semua lapisan masyarakat → Memberatkan masyarakat kecil

• Pajak properti dan pajak kekayaan menekan pemilik usaha kecil dan individu

Akibatnya, masyarakat kelas menengah dan bawah menanggung beban pajak yang lebih besar dibandingkan korporasi dan pemilik modal besar.

4. Ketidakmampuan Menarik Investasi Strategis Global

Investor global enggan masuk ke Indonesia karena:

• Tarif pajak yang tinggi

• Ketidakpastian hukum

• Biaya logistik dan infrastruktur yang mahal

• Proses birokrasi yang rumit

Kondisi ini memperlambat pertumbuhan ekonomi, menciptakan stagnasi industri, dan meningkatkan ketergantungan pada impor.

Strategi Kedaulatan Fiskal dan Moneter Melalui Sistem Pajak Universal

Untuk membangun kedaulatan fiskal dan moneter, Indonesia harus menerapkan Sistem Pajak Universal yang menciptakan keseimbangan antara: 

• Peningkatan penerimaan pajak 

• Peningkatan daya saing ekonomi 

• Meningkatkan kepercayaan investor global 

• Mengurangi ketergantungan pada sistem keuangan global

Sistem ini akan dirancang untuk menjadi yang terbaik di dunia dengan prinsip: 

• Pajak rendah untuk menarik investasi 

• Pajak berbasis kegiatan produktif 

• Bebas pajak untuk kegiatan inovasi dan teknologi 

• Transparan dan terdesentralisasi dengan teknologi blockchain

1. Pajak Berbasis Kegiatan Produktif

Pajak hanya diambil dari aktivitas ekonomi yang menciptakan nilai tambah nyata:

• Manufaktur

• Teknologi tinggi

• Industri kreatif

• Ekspor

Pajak dari konsumsi, kepemilikan properti, dan pajak penghasilan pribadi akan dihapus atau dikurangi drastis. Pajak Konsumtif → Dihapus Pajak Warisan dan Pajak Kekayaan → Dihapus Pajak Properti untuk Hunian → Dihapus

2. Pajak Korporasi yang Kompetitif dan Ramah Investor

Pajak korporasi hanya 10% (terendah di dunia) Bebas pajak hingga 10 tahun untuk:

• Perusahaan teknologi

• Perusahaan berbasis ekspor

• Perusahaan energi terbarukan

Pajak Dividen dan Capital Gain → 0% Pajak Ekspor → 0% untuk semua produk strategis

3. Pajak Inovasi dan Teknologi untuk Meningkatkan Daya Saing

 Pajak hanya 5% untuk:

• Perusahaan teknologi tinggi

• Hasil riset dan paten

 Bebas pajak hingga 10 tahun untuk startup teknologi dan bioteknologi

4. Pajak Kripto dan Aset Digital

Pajak hanya 0,5% untuk transaksi kripto dan aset digital → Terendah di dunia Menciptakan ekosistem teknologi blockchain dan AI di Indonesia

5. Pajak Lingkungan dan Pajak Karbon

Pajak hanya 1% untuk perusahaan yang menggunakan energi fosil Bebas pajak untuk perusahaan yang menggunakan energi terbarukan

Strategi Kedaulatan Moneter melalui Universal Monetary Theory (UMT)

Bank Emas Universal sebagai dasar mata uang nasional:

• Cadangan dalam bentuk emas fisik, komoditas strategis, dan aset kripto nasional.

• Nilai tukar rupiah tidak lagi bergantung pada dolar AS, melainkan pada cadangan emas dan komoditas.

 Peningkatan Cadangan Devisa Melalui Ekspor Strategis

• Pajak ekspor 0% untuk produk berbasis teknologi tinggi

• Peningkatan volume ekspor → Meningkatkan surplus perdagangan dan cadangan devisa

 Transaksi Global Berbasis Blockchain

• Seluruh transaksi internasional berbasis Blockchain Universal

• Menghilangkan biaya transaksi dan mempercepat proses perdagangan

Dampak Positif Kedaulatan Fiskal dan Moneter

FDI meningkat hingga $500 miliar/tahun Ekspor meningkat hingga 400% dalam 10 tahun Penciptaan 10 juta lapangan kerja baru Pertumbuhan ekonomi di atas 7–10% per tahun Nilai tukar rupiah stabil dan kuat Indonesia menjadi pusat teknologi dan investasi global

Kesimpulan:

Kedaulatan Ekonomi dan Peradaban Universal

Dengan Sistem Pajak Universal yang terintegrasi dengan Bank Emas Universal dan Universal Monetary Theory (UMT), Indonesia akan menjadi negara dengan sistem ekonomi paling kompetitif dan inovatif di dunia. 

Kedaulatan Fiskal + Kedaulatan Moneter = Kedaulatan Peradaban 

Sebagai pelengkap, file pendukungnya :

• Videonya dapat disimak di sini.

• Prsentasi dapat dicermati di sini.

• Lagunya dapat didengarkan di sini.

• Lagu dalam bahasa Inggeris, dapat dinikmati di sini.

• Lagu dalam bahasa Arab, dapat dinikmati di sini.

• Lagu dalam bahasa Rusia, dapat disimak di sini.

• Lagu dalam bahasa China, dapat dinikmati di sini.